Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan



Istilah urbanisasi seolah menjadi tren baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi ini tentu saja menyiratkan pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju kesejahteraan atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi?

Kebijakan tidak menghasilkan dampak positif dan hanya melahirkan ketimpangan semata. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun suatu strategi kebijakan sebagai upaya mencegah masalah urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota. Wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang-orang ke padang rumput yang lebih hijau. Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities. Alhasil, fenomena seperti kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility). Terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan.

Pertama, perlunya penguatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sektor ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata. Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas pendampingan dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui UU No. 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi. Kebijakan ini tentu sangat tepat. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.
Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia.
Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

-- Bangundesa Indonesia