Urbanisasi dan Timpangnya Kebijakan


Perubahan struktur ekonomi tidak jarang bermuara pada kesenjangan pembangunan. Bila dilihat dari tinjauan spasial, gerak perekonomian dari tahun ke tahun telah mengalami pergeseran yang semula bercorak pedesaan/tradisional menjadi corak perkotaan/modern. Hal yang tentu berimplikasi luas terhadap pola mobilitas sosial seperti urbanisasi.

Istilah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota seolah menjadi tren baru di Indonesia. Dalam kurung waktu 60 tahun, populasi perkotaan telah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,4 persen dan selama periode 2000 hingga 2010 luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Data ini bahkan telah menempatkan Indonesia sebagai salah negara dengan laju urbanisasi tertinggi didunia dan tercepat di Asia.

Kondisi sedemikian rupa tentu saja menyiratkan pertanyaan mendasar. Apakah urbanisasi mampu mendorong masyarakat menuju arah kesejahteraan atau justru malah menimbulkan permasalahan baru dalam struktur sosial ekonomi?

Pandangan Viet Cuong dalam "Does Urbanization Help Poverty Reduction in Rural Areas? Evidence from a Developing Country" dapat menjadi acuan yang meletakkan urbanisasi sebagai "a key feature of economic development". Ibarat pedang bermata dua, apabila tidak ditangani dengan kebijakan proporsional, maka sisi pedang akan terus menyayat.

Kebijakan tidak menghasilkan dampak positif dan hanya melahirkan ketimpangan semata. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun suatu strategi kebijakan sebagai upaya mencegah masalah laten urbanisasi yang dapat berujung pada kemiskinan struktural kota.



MOBILITAS SOSIAL

Tak dapat dipungkiri, wilayah perkotaan masih menjadi tempat terbaik arus perpindahan masyarakat pedesaan. Berbagai faktor daya tarik dan dorongan memotivasi terjadinya migrasi ini. Namun kemiskinan memainkan peran utama dalam mendorong orang-orang ke padang rumput yang lebih hijau.

Banyak orang meninggalkan pedesaan berharap memperoleh kesempatan lebih besar yang ditawarkan oleh perkotaan. Terutama dari sisi peluang komersial dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Apalagi kondisi pedesaan saat ini belum mampu memberikan garansi akan pekerjaan yang layak. Sebab, masih maraknya kebijakan tambal sulam dan tidak tepat sasaran yang kadang merugikan masyarakat desa.

Migrasi pedesaan terkait dengan aspek modernisasi, industrialisasi, dan proses rasionalisasi sosiologis, telah menjadikan masyarakat sebagai subjek yang harus terikat didalamnya. Asumsinya, dengan perpindahan ke kota-kota besar, orang akan mampu memiliki pekerjaan berpenghasilan tinggi, pendidikan yang lebih baik dan bahkan akses penghidupan yang lebih memadai.

Namun fakta demikian tentu tidak selalu benar. Keputusan menggantukan harapan pada kota-kota besar berarti memutuskan sebuah pilihan untuk menghadapi persaingan kerja yang lebih besar dan kompetitif. Ini berarti hanya orang-orang dengan kemampuan optimal yang bisa tetap survive dari tekanan kehidupan perkotaan.

Hal ini dibenarkan oleh George Simmel, seorang ahli sosiologi masyarakat dari Jerman, mengemukakan bahwa meningkatnya konsentrasi, keragaman orang dan aktivitas yang sedang berlangsung di kota membuat orang-orang perkotaan mengalami tekanan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab utama mentalitas hidup di perkotaan. Khususnya mereka, masyarakat desa yang berpindah ke kota tanpa adanya modal dan kemampuan atau keterampilan yang memadai.

Kota-kota besar saat ini tengah menghadapi masalah kelebihan populasi, dan yang paling jelas adalah minimnya ruang bagi masyarakat untuk hidup. Parahnya lagi, ledakan penduduk ini tidak didukung oleh kemampuan dinamis pemerintah (dynamic governance) dalam perencanaan kota yang seharusnya mengedepankan aspek kultural dan dynamic capabilities.

Alhasil, fenomena seperti kemacetan, pemukiman kumuh, pengangguran kota, sanitasi, dan sebagainya semakin menjamur dan menjadi penyakit yang tak terpisahkan dari kehidupan kota.

Salah satu kejadian yang paling umum terjadi yaitu tatkala masyarakat desa berpindah ke daerah perkotaan namun mereka tidak punya pilihan selain tinggal di tempat yang tidak memiliki listrik dan air minum bersih. Beberapa orang bahkan harus tinggal di kolong jembatan atau di taman-taman. 

Mendirikan permukiman baru yang tentunya jauh dari kata layak dengan status ilegal. Hal ini terjadi karena tingginya biaya sewa beli properti kota sebagai dampak gentrifikasi.


LANGKAH KEBIJAKAN

Situasi dewasa ini, urbanisasi telah terjadi pada skala global. Dalam beberapa kasus, fenomena urbanisasi melibatkan negara berkembang karena pemerintahnya sangat fokus pada kesungguhan untuk mencapai status kota maju. Akibatnya, hampir semua wilayah di perkotaaan telah dikembangkan dalam skenario perencanaan yang buruk.

Bahkan daerah hijau pun sudah bertransformasi menjadi kawasan industri atau bisnis. Ini menggambarkan bahwa ternyata urbanisasi secara cepat berimplikasi terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Kini persoalan urbanisasi memperhadapkan pemerintah daerah pada tantangan sosial, politik dan ekonomi. Pada dasarnya, tantangan ini disebabkan oleh jumlah populasi yang melonjak di kota daripada yang direncanakan semula, sehingga berakibat pada mobilitas vertikal yang turun (social sinking atau downward mobility).

Menurut saya, terdapat beberapa langkah kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegah ledakan populasi yang terpusat di perkotaan. Pertama, perlunya penguatan sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di berbagai daerah diluar kota-kota besar. Dukungan di sector ini sangatlah penting untuk memastikan proses ekonomi dapat terdistribusi secara merata.

Selain itu, penyerapan lapangan kerja juga akan lebih terbuka dan tidak hanya bertumpu pada industrialisasi kota-kota besar. UKM yang memproduksi produk buatan lokal harus dipasarkan secara efisien melalui dukungan pemerintah baik berupa integritas pendampingan dan regulasi prioritas.

Kedua, reformasi agraria sebagai basis pendapatan masyarakat dan petani di pedesaan secepatnya segera direalisasikan. Sebab, alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini sangat marak terjadi. Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia mencatat setidaknya terdapat 50.000 hingga 100.000 hektare menyusut tiap tahunnya. Baik itu disebabkan karena beralih fungsi maupun yang tidak lagi tergarap oleh petani karena regenerasi petani yang hampir mandek dan juga tergusur oleh proyek pemerintah.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penguatan kapasitas pedesaan melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, pedesaan diharapkan akan menjadi motor pengerak pembangunan nasional dan sumber ekonomi.

Kebijakan ini tentu sangat tepat di tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu. Namun, apabila melihat implementasi di lapangan, tampaknya output maupun outcome belum menunjukkan hasil yang maksimal dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut.

Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemerintah, dengan sendirinya tentu akan berdampak pada laju urbanisasi. Komitmen ini diharapkan akan mengurai dilema-dilema pada persoalan pertumbuhan eksplosif yang belakang ini mengemuka hampir di seluruh kota besar di Indonesia.

Dengan begitu, kekhawatiran utama mengenai kualitas hidup di pusat kota dan kapasitas pendukung kehidupan secara ekologis dan komunal dapat teratasi.

-- Bangundesa Indonesia